Pendidikan Terbuka Dapat Mengatasi Ketidaksetaraan Pendidikan Di Indonesia

Sejak tahun 2002 Konstitusi Indonesia diamandemen untuk memberi mandat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membelanjakan setidaknya 20 persen dari anggaran mereka untuk pendidikan. Ini telah membantu meningkatkan akses ke pendidikan. Namun kesenjangan dalam partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan antara daerah yang lebih baik dan kurang sumber daya, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda tetap ada.

Privatisasi pendidikan yang meningkat telah memberi siswa dari rumah tangga yang lebih kaya peluang pendidikan yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah.

Lebih lanjut, adaptasi offline atau hibrida untuk inovasi digital dalam pendidikan diperlukan untuk mengurangi ketimpangan, mengingat infrastruktur fisik yang lebih buruk dan konektivitas internet di luar pusat kota.

Di sisi lain, di Indonesia, seperti di negara-negara berkembang lainnya, ada keprihatinan yang berlarut-larut atas "penjajahan praktik pedagogis", di mana "pengetahuan yang berharga" adalah yang diproduksi oleh produsen pengetahuan "asing" - produsen kurikulum nasional yang sah atau sarjana dari negara-negara maju. Pola pikir seperti itu juga tercermin dalam kekaguman kami atas peringkat tinggi di tabel liga internasional seperti Program untuk Penilaian Siswa Internasional (PISA). Kami juga menempatkan perhatian tinggi pada penerbitan karya ilmiah di jurnal internasional - yang memang perlu, tapi kami kurang memperhatikan ketidakadilan dalam pendidikan.

Dengan meningkatnya perhatian terhadap kurangnya aksesibilitas dan biaya pendidikan di rumah, serta produksi pengetahuan yang tidak setara, konsep pendidikan terbuka (OE) menawarkan pendekatan untuk memungkinkan akses yang lebih adil terhadap pendidikan dan pengetahuan. Ini mempromosikan sumber daya pendidikan berlisensi terbuka (open education resources/OER) yang memungkinkan penggunaan gratis, revisi, dan tujuan ulang.

OE bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan adalah milik bersama, mengarahkan kami untuk menata kembali nilai-nilai dasar praktik pendidikan yang seharusnya; bagaimana ia bisa lepas dari tekanan yang meningkat menjadi sekadar meningkatkan dan menghasilkan kinerja, hasil pembelajaran, kompetensi, dan gagasan instrumental lainnya; bagaimana hal itu dapat mendukung mereka yang tidak memiliki akses formal ke pendidikan dan memungkinkan pembelajaran seumur hidup; dan bagaimana hal itu bisa inklusif, dapat diakses, dan dirancang untuk memasukkan beragam bentuk pengetahuan dan pertanyaan.

Dengan mendorong penciptaan kolaboratif dan penggunaan sumber daya pendidikan, OE memungkinkan partisipasi siswa dalam pemilihan dan adaptasi bahan pembelajaran. Oleh karena itu, ini bertujuan untuk membuat pendidikan tersedia di luar lembaga elit dan mendukung sumber daya pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan kondisi belajar siswa.

Beberapa contoh adalah bagaimana Wikipedia digunakan di beberapa lembaga pendidikan sebagai salah satu alat untuk menilai keterampilan penelitian dan menulis siswa ketika mereka mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan di halaman Wikipedia yang ada dan berkontribusi untuk meningkatkannya; dan bagaimana OE dapat menghubungkan pengalaman kelas dengan pengalaman masyarakat yang lebih luas dengan mendorong lebih banyak publikasi, dan mempromosikan keterlibatan dengan pengetahuan "masyarakat" (termasuk pengetahuan masyarakat adat).

Percakapan di sekitar OE telah maju dengan cepat. Para sarjana, pustakawan, dan pendukung OE dari daerah maju dan berkembang secara teratur mendiskusikan kemungkinan dalam mengatasi tantangan pendidikan, sambil menyelidiki bentuk-bentuk pengecualian dan ketidaksetaraan yang mungkin dihasilkan atau diperkuat dari adopsi keterbukaan yang tidak kritis. Memang, mengatasi ketidaksetaraan pendidikan membutuhkan interogasi kritis terus-menerus tren pendidikan dan praktik pedagogis.

Di Indonesia OE berada pada tahap awal, ditandai dengan kurangnya kebijakan dan infrastruktur pendukung dan interpretasi OER yang sempit sebagai bahan kursus online dan materi pendidikan gratis.

Sejauh ini Peraturan Menteri No. 109/2013 tentang pendidikan jarak jauh di pendidikan tinggi adalah satu-satunya kerangka peraturan yang sedikit menyentuh OE. Intervensi oleh pemerintah untuk mengadopsi OE masih terbatas; ini termasuk penyediaan sumber daya e-learning dan pembuatan agregasi indeks publikasi online OER.

Dengan demikian kebijakan nasional dan kelembagaan harus mendorong adopsi praktik pendidikan terbuka yang lebih luas dan lebih baik di semua tingkat pendidikan; membuatnya wajib untuk penelitian yang didanai publik untuk dipublikasikan dalam format akses terbuka; memberi insentif OER; dan mencegah eksploitasi komersial untuk membantu menjembatani kesenjangan dalam pendidikan. Selain itu, memberikan dukungan untuk penemuan solusi untuk mengakses OER di daerah dengan konektivitas internet yang buruk diperlukan untuk menghindari mereproduksi ketidaksetaraan pendidikan karena kesenjangan digital.

Pengembangan kebijakan OE harus mengundang masukan dari beragam pemangku kepentingan di luar elit pendidikan yang biasa.

***

Penulis adalah seorang peneliti dan spesialis komunikasi yang tertarik pada persimpangan komunikasi, tekno-politik, konstruksi pengetahuan, dan pengembangan. Dia berpartisipasi dalam OpenCon 2018, sebuah konferensi tentang akses terbuka, pendidikan terbuka, dan data terbuka.

Source